SISTEM PEMERINTAHAN DAN MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA
1.Sistem Pemerintahan di Indonesia
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945
Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun
dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan
parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut adalah
sistem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang.
Sistem pemerintahan Indonesia
1. Tahun
1945-1949
Sistem
pemerintahan: Presidensial
Semula sistem pemerintahan yang
digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer)
dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi
pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri
maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.
2. Tahun
1949-1950
Sistem
Pemerintahan : Quasy Parlementer
Bentuk pemerintahan Indonesia saat
itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang
digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka
Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer
3. Tahun
1950-1959
Sistem Pemerintahan: Parlementer
4. Tahun
1959-1966
Sistem
Pemerintahan: Presidensial
Presiden
mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya
1. Tidak
berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2.
Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk
DPR sementara dan DPA sementara
5. Tahun 1966-1998
Sistem
Pemerintahan: Presidensial
Pokok-pokok
sistem pemerintahan di Indonesia
(Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945)
Pokok-pokok
sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang
dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara
tersebut sebagai berikut.
- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
- Sistem Konstitusional.
- Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
2.Masalah Demokrasi di Indonesia
Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam
demokrasi di Indonesia diantaranya
adalah :
1. Buruknya Kinerja Lembaga Perwakilan dan Partai politik
Perwakilan rakyat dan partai politik dalam sistem demokrasi pancasila. Lembaga perwakilan merupakan suatu kekuatan dalam demokrasi tapi saat ini mereka hanya mementingkan kepentingan masing-masing bukan kepentingan rakyat.
1. Buruknya Kinerja Lembaga Perwakilan dan Partai politik
Perwakilan rakyat dan partai politik dalam sistem demokrasi pancasila. Lembaga perwakilan merupakan suatu kekuatan dalam demokrasi tapi saat ini mereka hanya mementingkan kepentingan masing-masing bukan kepentingan rakyat.
2.Krisis Partisipasi Politik Rakyat
Peranan masyarakat dalam menciptakan demokrasi sangat ditentukan oleh partisipasi politiknya.
Peranan masyarakat dalam menciptakan demokrasi sangat ditentukan oleh partisipasi politiknya.
3.Munculnya Penguasa di dalam Demokrasi
Dalam demokrasi masalah kepentingan penguasa yang sejak awal memang telah di khawatirkan, menjadi persoalan utama dalam demokrasi.
Dalam demokrasi masalah kepentingan penguasa yang sejak awal memang telah di khawatirkan, menjadi persoalan utama dalam demokrasi.
4. Demokrasi saat ini yang Membuang Kedaulatan
Rakyat
Masalah keempat yang akan dibahas adalah demokrasi yang membuang kedaulatan rakyat. Demokrasi pancasila dalam memainkan perannya tidak jarang menelantarkan rakyat. Karena ada banyaknya persoalan yang sulit dipecahkan. Masalah-masalah yang terjadi adalah:
• Peran rakyat miskin semakin tertinggal. Terjadi banyak penggusuran, dan layanan publik yang sulit dijangkau karena biaya yang mahal..
• Penyingkiran rakyat miskin karena demokrasi di kuasai oleh kaum kaya raya.
Masalah keempat yang akan dibahas adalah demokrasi yang membuang kedaulatan rakyat. Demokrasi pancasila dalam memainkan perannya tidak jarang menelantarkan rakyat. Karena ada banyaknya persoalan yang sulit dipecahkan. Masalah-masalah yang terjadi adalah:
• Peran rakyat miskin semakin tertinggal. Terjadi banyak penggusuran, dan layanan publik yang sulit dijangkau karena biaya yang mahal..
• Penyingkiran rakyat miskin karena demokrasi di kuasai oleh kaum kaya raya.
Komentar :
Menurut saya sistem pemerintahan di Indonesia yaitu
sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat tapi kini semboyan itu hanya
tinggal cerita karena saat ini pemerintahan hanya di pegang oleh elit-elit
parpol dan hanya ornga kaya raya saja.
Menuurut saya seharusnya permasalahan demokrasi di
Indonesia harus di musyawarahkan secara nasional agar aspirasi rakyat dan
mahasiswa bisa di dengar oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan di sampaikan
ke pada pemerintahan, karena menurut saya saat ini Anggota DPR hanya
mementingkan diri sendiri dan parpolnya saja dan yang menjadi korban adalah
rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar